Jenis organisasi

Organisasi Niaga (Komersial)
Organisasi dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.  organisasi niaga dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran organisasi tersebut beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemilik dan operator dari sebuah organisasi niagamendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Namun tidak semua organisasi niaga mengejar keuntungan seperti ini, misalnya organisasi niaga koperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Organisasi Sosial

Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

 

Bentuk kerjasama

Joint-venture

Joint-venture, kerjasama dua atau lebih organisasi perusahaan bisnis untuk pengerjaan proyek-proyek tertentu.

Trust

Trust merupakan Penggabungan atau pemusatan beberapa badan usaha yang sejenis maupun berlainan menjadi badan usaha yang baru dan kuat  dimana secara hukum maupun ekonomis tidak berdiri sendiri lagi. Trust dapat berupa penggabungan vertikal maupun horizontal. Dalam bentuk penggabungan vertikal, trust mempunyai kegiatan produksi secara berurutan. Trust dalam bentuk penggabungan horizontal, yaitu gabungan beberapa perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang yang sejenis maupun berlainan dari bahan yang sama. Pada umumnya, trust bersifat merugikan konsumen, karena tujuan dalam penggabungan adalah untuk mendapatkan kedudukan monopoli, sehingga akan mempengaruhi harga. Dalam pasar monopoli, harga tidak sesuai dengan harga keseimbangan penawaran dan permintaan, tetapi sesuai dengan keinginan produsen.

 Holding Company

Holding company atau perusahaan induk, merupakan perusahaan yang berbentuk corporation, dimana perusahaan tersebut menguasai sebagian besar saham dari perusahaan lain. Dalam hal ini, perusahaan lain yang menjadi perusahaan anak, dan kebijakan untuk perusahaan anak akan ditentukan oleh perusahaan induk. Holding company dapat terbentuk karena adanya penggabungan secara verikal maupun horizontal.

 Kartel

Kartel merupakan suatu bentuk kerjasama antara badan usaha sejenis secara sukarela yang didasrkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Berdasarkan perjanjiannya, Kartel digolongkan menjadi :

• Kartel Kondisi atau Syarat, perjanjian dalam kartel ini, menekankan pada syarat-syarat penyerahan barang dan pembayaran. Selain  dari perjanjian diatas anggota kartel bebas melakukan kegiatannya dalam bidangnya masing-masing.
• Kartel Harga, perjanjian dalam kartel ini, menekankan pembatasan harga produk sejenis. Para anggota tidak boleh menjual dibawah harga yang telah ditetapkan.
• Kartel Produksi, perjanjian dalam kartel ini, menekankan pembatasan produksi pada para anggotanya, biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah atau presentase tertentu dari total produksi. Tujuannya adalah untuk mengatur jumlah produksi di pasar, agar harga dapat dipertahankan pada tingkat tertentu.
• Kartel Daerah, kartel ini berkaitan dengan pembagian daerah pemasaran atau bahan mentah kepada para anggotanya.
• Kartel Pembagian Laba, perjanjian dalam kartel ini menjelaskan tentang pembagian laba atau keuntungan kepada para anggota. Laba yang diperoleh oleh para anggota kartel dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kas pusat yang nantinya akan dibagikan kepada para anggotanya sesuai formula yang telah ditentukan.

 

Konflik dalam organisasi

Permasalahan yang Dihadapi

sumber contoh UMR

Memasuki awal tahun 2000, perekonomian Indonesia dilanda optimisme pemulihan ekonomi yang cukup tinggi di mana proses pemulihan ekonomi yang telah mulai nampak sejak triwulan III tahun 1999 terus berlangsung. Stabilitas moneter juga terkendali, sebagaimana tercermin dari pencapaian tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar yang menguat hingga akhir tahun 1999. Kondisi sosial-politik dan keamanan pada waktu itu sudah membaik, dengan proses pelaksanaan pemilihan pimpinan nasional yang dinilai berjalan lancar dan demokratis. Berbagai perkembangan yang menggembirakan tersebut telah memungkinkan terjadinya penurunan suku bunga lebih lanjut hingga akhir tahun 1999 dan menggairahkan pasar modal sehingga proses pemulihan ekonomi mendapatkan momentumnya kembali. Dalam tahun 2000 perekonomian tumbuh sekitar 4,8 persen.

Namun demikian, sejumlah permasalahan mendasar dan faktor ketidakpastian masih berlanjut dan menjadi kendala bagi proses pemulihan ekonomi secara lebih cepat dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang mengalami krisis serupa, proses pemulihan ekonomi di Indonesia juga relatif lebih lambat. Secara makro, kinerja tersebut masih dibayangi stabilitas ekonomi yang rentan terhadap gejolak. Nilai rupiah sejak beberapa bulan terakhir tahun 2000 terus bergejolak dan cenderung merosot nilainya. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan penyesuaian tarif angkutan, penyesuaian harga BBM,  penyesuaian tarif dasar listirk dan kenaikan  gaji PNS  telah meningkatkan tekanan terhadap kenaikan laju inflasi. Besarnya beban pengeluaran pemerintah, terutama untuk pembayaran bunga utang dan subsidi, mengakibatkan terbatasnya stimulus fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran akan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah panjang. Kesemuanya ini pada gilirannya dapat menghambat pemulihan ekonomi.

Secara mikro, masih banyaknya kendala yang membatasi percepatan investasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, menimbulkan kekhawatiran akan kesinambungan pemulihan ekonomi. Ekspansi kredit perbankan masih relatif terbatas meskipun secara umum kondisi perbankan telah membaik. Kemajuan dalam proses restrukturisasi utang perusahaan dan utang luar negeri swasta juga belum secepat yang diharapkan, sehingga perusahaan-perusahaan yang  mengalami kredit macet belum dapat bergerak secara leluasa. Di samping itu, belum terjaminnya keamanan, belum adanya  penegakan hukum yang memadai, dan adanya ketidakpastian dalam peraturan, termasuk dalam kaitannya dengan akan dimulainya pelaksanaan desentralisasi pada tahun 2001, telah mendorong para pelaku usaha untuk menunda peningkatan kegiatan usaha dan investasi.

Sementara itu, kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah juga mengkhawatirkan akibat keterbatasan dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar seperti jalan, listrik, telepon, pelabuhan dan berbagai sarana transportasi yang sangat penting untuk mendorong kegiatan usaha dan investasi. Kemampuan anggaran yang terbatas telah mengurangi kemampuan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana dasar dan  kemampuan untuk melakukan rehabilitasi maupun pemeliharaan prasarana dasar yang sudah dibangun.  

Cara Menanggulangi Kemiskinan dan Memenuhi Kebutuhan Pokok Masyaraka

Penanggulangan Kemiskinan

Berbagai langkah telah diupayakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang meningkat pesat sejak terjadinya  krisis ekonomi yaitu dari 22,5 juta pada tahun 1996 menjadi 49,5 juta jiwa pada akhir tahun 1998. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan oleh menurunnya daya beli penduduk miskin dan penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Kenaikan harga barang dan jasa yang tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan masyarakat menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke atas sehingga penduduk yang semula tidak termasuk miskin menjadi miskin.

Penurunan daya beli tersebut memberi dampak ganda terhadap perubahan pola kehidupan keluarga seperti pergeseran pekerjaan dari sektor formal ke sektor informal, penurunan porsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan, serta peningkatan keresahan sosial baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.

Sebagai hasil dari upaya pemerintah untuk mengatasi dampak krisis yang terjadi, gejolak perekonomian telah dapat terkendali yang ditunjukkan dari menurunnya harga barang dan jasa, meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai hasil hibah (transfer) pendapatan dari program jaring pengaman sosial (JPS) dan program pembangunan lainnya. Jumlah penduduk miskin secara bertahap menurun menjadi 37,5 juta jiwa (pada Agustus 1999).

Meskipun demikian, upaya pengurangan jumlah penduduk miskin ini masih sangat rawan terhadap perubahan kondisi politik dan ekonomi nasional, konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah, dan bencana alam, serta dampak dari meningkatnya kemiskinan terkait pula dengan kemungkinan merosotnya mutu generasi (lost generation) di masa mendatang.

Masalah kemiskinan merupakan masalah multi dimensi. Faktor-faktor utama penyebab kemiskinan antara lain adalah: (1) Rendahnya kemampuan dasar rumah tangga (keluarga), antara lain adanya ketidakcukupan pangan, taraf pendidikan dan derajat kesehatan yang kurang memadai, serta sikap hidup yang tidak produktif; (2) Lemahnya struktur kegiatan ekonomi yang mendukung, antara lain tidak tersedianya lapangan kerja, ketidakmampuan masyarakat meningkatkan produksi dan pendapatan, tidak tersedianya informasi pasar, adanya biaya tinggi, dan adanya persaingan usaha; (3) Terbatasnya daya dukung wilayah, antara lain rendahnya daya dukung sumber daya alam (ketersediaan air, lahan tidak subur, iklim kering), dan terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana  sosial-ekonomi; (4) Terbatasnya kelembagaan yang mendukung, antara lain lemahnya organisasi sosial-ekonomi masyarakat, organisasi pelayanan umum yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin, dan peraturan yang menghambat.

Terjadinya kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan faktor eksternal di luar kemampuan masyarakat yang menyebabkan kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan antara lain adalah dukungan sistem politik pemerintahan, perubahan siklus bisnis, musim dan bencana alam, konflik sosial-ekonomi dan politik, dan dampak dari suatu kebijakan pemerintah itu sendiri.  

Tantangan utama yang perlu dihadapi dalam jangka pendek dalam penanggulangan kemiskinan adalah bagaimana menstrukturkan intervensi pemerintah dan penentuan kegiatan/program yang diperlukan untuk dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhinya, kemampuan pemerintah dan masyarakat, dan dukungan politik yang memadai.

Definisi Organisasi

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut.

• Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama ^[2].
• James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama ^[3].
• Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih^[4].
• Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. ^[5].

Unsur-unsur

Menuruth Keith Davis ada tiga unsur penting partisipasi^[1]:

1. Unsur pertama, bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Hal ini diakui sebagai anggota artinya ada rasa “sense of belongingness”.

Jenis-jenis

Keith Davis juga mengemukakan jenis-jenis partisipasi, yaitu sebagai berikut^[1]:

1. Pikiran (psychological participation)
2. Tenaga (physical partisipation)
3. Pikiran dan tenaga
4. Keahlian
5. Barang
6. Uang

Bentuk-bentuk organisasi

1. Organisasi politik
2. Organisasi sosial
3. Organisasi mahasiswa
4. Organisasi olahraga
5. Organisasi sekolah
6. Organisasi negara
7. Organisasi pemuda

Tabel Masa Depan

                                           TABEL MASA DEPAN

 

Tahun	Rencana
2015	Saya wisuda dan mendapatkan gelar S.Kom di Universitas Gunadarma,
2016	Saya diterima bekerja di salah satu perusahaan
2018	Saya sudah bisa membuka usaha lain meskipun masih terhitung kecil-kecilan.
2020	Mungkin saya berencana untuk menikah dan membangun sebuah keluarga yang bahagia.
2022	Mungkin saya berencana mempunyai seorang anak untuk meneruskan keturunan saya.
2025	Usaha saya yang tadinya kecil sudah mulai berkembang dan menjadi besar dan akhirnya saya keluar dari rutinitas kantor saya dan memulai menjadi seorang pengusaha.
2030	Karena saya menjadi pengusaha saya ingin mendalami ilmunya lewat perkuliahan dan mengambil jurusa Sistem Informasi
2033	Saya berhasil mendapatkan gelar S2 saya
2034	Saya ingin membuat orangtua saya bahagia di masa tuanya.
2036	Saya mengembangkan usaha saya dengan membuka beberapa cabang di beberapa tempat tertentu.
2040	Ikut membantu anak-anak yang kurang mampu
.......	Meninggal dengan tenang dan masuk surga. Amin.