Jenis organisasi
Organisasi
Niaga (Komersial)
Organisasi dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. organisasi niaga dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran organisasi tersebut beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemilik dan operator dari sebuah organisasi niagamendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Namun tidak semua organisasi niaga mengejar keuntungan seperti ini, misalnya organisasi niaga koperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Organisasi dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. organisasi niaga dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran organisasi tersebut beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemilik dan operator dari sebuah organisasi niagamendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Namun tidak semua organisasi niaga mengejar keuntungan seperti ini, misalnya organisasi niaga koperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Organisasi Sosial
Organisasi sosial
adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun
yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana
partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.
Bentuk kerjasama
Joint-venture
Joint-venture, kerjasama dua atau lebih organisasi
perusahaan bisnis untuk pengerjaan proyek-proyek tertentu.
Trust
Trust merupakan Penggabungan atau
pemusatan beberapa badan usaha yang sejenis maupun berlainan menjadi badan
usaha yang baru dan kuat dimana secara hukum maupun ekonomis tidak
berdiri sendiri lagi. Trust dapat berupa penggabungan vertikal maupun
horizontal. Dalam bentuk penggabungan vertikal, trust mempunyai kegiatan
produksi secara berurutan. Trust dalam bentuk penggabungan horizontal, yaitu
gabungan beberapa perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang yang sejenis
maupun berlainan dari bahan yang sama. Pada umumnya, trust bersifat merugikan
konsumen, karena tujuan dalam penggabungan adalah untuk mendapatkan kedudukan
monopoli, sehingga akan mempengaruhi harga. Dalam pasar monopoli, harga tidak
sesuai dengan harga keseimbangan penawaran dan permintaan, tetapi sesuai dengan
keinginan produsen.
Holding Company
Holding company atau perusahaan
induk, merupakan perusahaan yang berbentuk corporation, dimana perusahaan
tersebut menguasai sebagian besar saham dari perusahaan lain. Dalam hal ini,
perusahaan lain yang menjadi perusahaan anak, dan kebijakan untuk perusahaan
anak akan ditentukan oleh perusahaan induk. Holding company dapat terbentuk
karena adanya penggabungan secara verikal maupun horizontal.
Kartel
Kartel merupakan suatu bentuk
kerjasama antara badan usaha sejenis secara sukarela yang didasrkan atas perjanjian
bersama untuk mengurangi persaingan. Berdasarkan perjanjiannya, Kartel
digolongkan menjadi :
- Kartel Kondisi atau Syarat, perjanjian dalam kartel ini, menekankan pada syarat-syarat penyerahan barang dan pembayaran. Selain dari perjanjian diatas anggota kartel bebas melakukan kegiatannya dalam bidangnya masing-masing.
- Kartel Harga, perjanjian dalam kartel ini, menekankan pembatasan harga produk sejenis. Para anggota tidak boleh menjual dibawah harga yang telah ditetapkan.
- Kartel Produksi, perjanjian dalam kartel ini, menekankan pembatasan produksi pada para anggotanya, biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah atau presentase tertentu dari total produksi. Tujuannya adalah untuk mengatur jumlah produksi di pasar, agar harga dapat dipertahankan pada tingkat tertentu.
- Kartel Daerah, kartel ini berkaitan dengan pembagian daerah pemasaran atau bahan mentah kepada para anggotanya.
- Kartel Pembagian Laba, perjanjian dalam kartel ini menjelaskan tentang pembagian laba atau keuntungan kepada para anggota. Laba yang diperoleh oleh para anggota kartel dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kas pusat yang nantinya akan dibagikan kepada para anggotanya sesuai formula yang telah ditentukan.
Konflik dalam organisasi
Permasalahan yang Dihadapi
sumber
contoh UMR
Memasuki
awal tahun 2000, perekonomian Indonesia dilanda optimisme pemulihan ekonomi
yang cukup tinggi di mana proses pemulihan ekonomi yang telah mulai nampak
sejak triwulan III tahun 1999 terus berlangsung. Stabilitas moneter juga
terkendali, sebagaimana tercermin dari pencapaian tingkat inflasi yang rendah
dan nilai tukar yang menguat hingga akhir tahun 1999. Kondisi sosial-politik
dan keamanan pada waktu itu sudah membaik, dengan proses pelaksanaan pemilihan
pimpinan nasional yang dinilai berjalan lancar dan demokratis. Berbagai
perkembangan yang menggembirakan tersebut telah memungkinkan terjadinya
penurunan suku bunga lebih lanjut hingga akhir tahun 1999 dan menggairahkan
pasar modal sehingga proses pemulihan ekonomi mendapatkan momentumnya kembali.
Dalam tahun 2000 perekonomian tumbuh sekitar 4,8 persen.
Namun
demikian, sejumlah permasalahan mendasar dan faktor ketidakpastian masih
berlanjut dan menjadi kendala bagi proses pemulihan ekonomi secara lebih cepat
dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang
mengalami krisis serupa, proses pemulihan ekonomi di Indonesia juga relatif
lebih lambat. Secara makro, kinerja tersebut masih dibayangi stabilitas ekonomi
yang rentan terhadap gejolak. Nilai rupiah sejak beberapa bulan terakhir tahun
2000 terus bergejolak dan cenderung merosot nilainya. Bersamaan dengan itu,
pelaksanaan penyesuaian tarif angkutan, penyesuaian harga BBM,
penyesuaian tarif dasar listirk dan kenaikan gaji PNS telah
meningkatkan tekanan terhadap kenaikan laju inflasi. Besarnya beban pengeluaran
pemerintah, terutama untuk pembayaran bunga utang dan subsidi, mengakibatkan
terbatasnya stimulus fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menimbulkan
kekhawatiran akan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah panjang.
Kesemuanya ini pada gilirannya dapat menghambat pemulihan ekonomi.
Secara
mikro, masih banyaknya kendala yang membatasi percepatan investasi swasta, baik
dari dalam maupun luar negeri, menimbulkan kekhawatiran akan kesinambungan
pemulihan ekonomi. Ekspansi kredit perbankan masih relatif terbatas meskipun
secara umum kondisi perbankan telah membaik. Kemajuan dalam proses
restrukturisasi utang perusahaan dan utang luar negeri swasta juga belum
secepat yang diharapkan, sehingga perusahaan-perusahaan yang mengalami
kredit macet belum dapat bergerak secara leluasa. Di samping itu, belum
terjaminnya keamanan, belum adanya penegakan hukum yang memadai, dan
adanya ketidakpastian dalam peraturan, termasuk dalam kaitannya dengan akan
dimulainya pelaksanaan desentralisasi pada tahun 2001, telah mendorong para
pelaku usaha untuk menunda peningkatan kegiatan usaha dan investasi.
Sementara
itu, kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah juga
mengkhawatirkan akibat keterbatasan dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar
seperti jalan, listrik, telepon, pelabuhan dan berbagai sarana transportasi
yang sangat penting untuk mendorong kegiatan usaha dan investasi. Kemampuan
anggaran yang terbatas telah mengurangi kemampuan pemerintah untuk membangun
sarana dan prasarana dasar dan kemampuan untuk melakukan rehabilitasi
maupun pemeliharaan prasarana dasar yang sudah dibangun.
Cara Menanggulangi Kemiskinan dan Memenuhi Kebutuhan Pokok
Masyaraka
Penanggulangan Kemiskinan
Berbagai langkah telah diupayakan untuk mengurangi jumlah
penduduk miskin yang meningkat pesat sejak terjadinya krisis ekonomi
yaitu dari 22,5 juta pada tahun 1996 menjadi 49,5 juta jiwa pada akhir tahun
1998. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan oleh menurunnya daya
beli penduduk miskin dan penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.
Kenaikan harga barang dan jasa yang tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan
masyarakat menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke atas sehingga penduduk yang
semula tidak termasuk miskin menjadi miskin.
Penurunan daya beli tersebut memberi dampak ganda terhadap
perubahan pola kehidupan keluarga seperti pergeseran pekerjaan dari sektor
formal ke sektor informal, penurunan porsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan,
kesehatan, dan pendidikan, serta peningkatan keresahan sosial baik di tingkat
keluarga maupun masyarakat.
Sebagai hasil dari upaya pemerintah untuk mengatasi dampak
krisis yang terjadi, gejolak perekonomian telah dapat terkendali yang
ditunjukkan dari menurunnya harga barang dan jasa, meningkatnya pendapatan
masyarakat sebagai hasil hibah (transfer) pendapatan dari program jaring
pengaman sosial (JPS) dan program pembangunan lainnya. Jumlah penduduk miskin
secara bertahap menurun menjadi 37,5 juta jiwa (pada Agustus 1999).
Meskipun demikian, upaya pengurangan jumlah penduduk miskin
ini masih sangat rawan terhadap perubahan kondisi politik dan ekonomi nasional,
konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah, dan bencana alam, serta dampak
dari meningkatnya kemiskinan terkait pula dengan kemungkinan merosotnya mutu
generasi (lost generation) di masa mendatang.
Masalah kemiskinan merupakan masalah multi dimensi.
Faktor-faktor utama penyebab kemiskinan antara lain adalah: (1) Rendahnya
kemampuan dasar rumah tangga (keluarga), antara lain adanya ketidakcukupan
pangan, taraf pendidikan dan derajat kesehatan yang kurang memadai, serta sikap
hidup yang tidak produktif; (2) Lemahnya struktur kegiatan ekonomi yang
mendukung, antara lain tidak tersedianya lapangan kerja, ketidakmampuan
masyarakat meningkatkan produksi dan pendapatan, tidak tersedianya informasi
pasar, adanya biaya tinggi, dan adanya persaingan usaha; (3) Terbatasnya daya
dukung wilayah, antara lain rendahnya daya dukung sumber daya alam
(ketersediaan air, lahan tidak subur, iklim kering), dan terbatasnya
ketersediaan prasarana dan sarana sosial-ekonomi; (4) Terbatasnya
kelembagaan yang mendukung, antara lain lemahnya organisasi sosial-ekonomi
masyarakat, organisasi pelayanan umum yang tidak berpihak kepada masyarakat
miskin, dan peraturan yang menghambat.
Terjadinya kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan faktor
eksternal di luar kemampuan masyarakat yang menyebabkan kerentanan,
keterpurukan, dan ketidakberdayaan antara lain adalah dukungan sistem politik
pemerintahan, perubahan siklus bisnis, musim dan bencana alam, konflik
sosial-ekonomi dan politik, dan dampak dari suatu kebijakan pemerintah itu
sendiri.
Tantangan utama yang perlu dihadapi dalam jangka pendek dalam
penanggulangan kemiskinan adalah bagaimana menstrukturkan intervensi pemerintah
dan penentuan kegiatan/program yang diperlukan untuk dapat mengurangi jumlah
penduduk miskin dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang
mempengaruhinya, kemampuan pemerintah dan masyarakat, dan dukungan politik yang
memadai.